Rp278,83 Triliun Dana APBD Ngendap di Perbankan

- Rabu, 30 November 2022 | 21:46 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 5 pemimpin negara anggota G20 di Bali. (Foto: BPMI Sekpres)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 5 pemimpin negara anggota G20 di Bali. (Foto: BPMI Sekpres)

JAKARTA (EKBISTANGSEL): Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada para kepala daerah untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini mengenai APBD, karena mumpung ada gubernur, bupati, wali kota, ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk, terjadi perputaran uang yang lebih meningkat,  tetapi uang kita sendiri yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah-daerah justru enggak dipakai,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (30/11/2022), yang dikutip dari Setkab.go.id.

Baca Juga: Menkeu : Tema APBN 2023 Optimis dan Tetap Waspada

Berdasarkan data dari Menteri Keuangan, hingga akhir Oktober 2022 dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp278,83 triliun. Presiden menyampaikan, realisasi dari dana tersebut akan memicu perekonomian daerah di tengah situasi yang sulit saat ini.

“Kita ini cari investasi agar dapat arus modal masuk, yang sudah ada di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp278 triliun gede banget lho, gede banget, besar sekali. Ini kalau cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah, hati-hati,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, ia telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pengecekan terkait belum terealisasinya anggaran di daerah tersebut. Dana yang tersimpan tersebut bahkan lebih besar dari periode sebelumnya di tahun lalu yang hanya kisaran Rp210-220 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kuartal II-2022, Perekonomian Indonesia Sangat Impresif

“Memang realisasi biasanya di akhir tahun, di Desember, tapi ini ndak. Kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini, biaya uang itu gede banget. Kalau caranya kita enggak ngerti bahwa ini ada biayanya,” ujarnya.

Presiden pun mengungkapkan  besaran realisasi belanja nasional lebih tinggi dibanding realisasi belanja daerah, yaitu 76 persen berbanding 62 persen.

Halaman:

Editor: Martin Sihombing

Tags

Terkini

BMKG: Minggu (5/2) Langit Jakarta Berawan

Minggu, 5 Februari 2023 | 09:00 WIB

Prakiraan Cuaca Untuk DKI Jakarta Sabtu (4/2)

Sabtu, 4 Februari 2023 | 07:00 WIB

BMKG: Ini Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Jumat (3/2)

Jumat, 3 Februari 2023 | 06:00 WIB

Rabu (1/2) Gempa Goyang Cianjur dan Wonosobo

Rabu, 1 Februari 2023 | 10:38 WIB

Perusahaan Induk PLN Segera Lahir

Rabu, 1 Februari 2023 | 08:00 WIB

Gempa Bumi Guncang Pinrang dan Jayapura

Selasa, 31 Januari 2023 | 23:06 WIB
X