JAKARTA (ekbistangsel): Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengimbau pemerintah untuk melakukan upaya agar biaya haji bagi jemaah seminim mungkin.
“Tentu sebisa mungkin meringankan jemaah,” ujarnya saat ditemui usai mengisi Kuliah Umum di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat, dikutip dari laman nu.or.id, Rabu (1/2).
Biaya haji terus menjadi perbincangan mengingat besarannya yang melambung hingga dua kali lipat. Dalam waktu yang singkat, calon jemaah haji yang terjadwal berangkat tahun 2023 ini akan kesulitan untuk menggenapi kekurangan yang direncanakan.
Baca Juga: Kemenag Usulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Rp69 Juta, Begini Perinciannya
Meski demikian, kiai yang akrab disapa Gus Yahya itu juga mengingatkan bahwa ibadah haji hanya wajib bagi orang yang mampu. Jika tidak mampu, orang tersebut tidak terkenai taklif kewajiban menunaikannya. Pun jika tidak melaksanakannya juga tidak berdosa.
“Asal hukum haji itu wajib bagi yang mampu kalau ndak ya nggak dosa kok nggak apa-apa,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu.
Gus Yahya menyampaikan bahwa upaya pemerintah untuk meringankan biaya haji bagi jemaah dengan menggunakan biaya yang dikelola dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah suatu langkah yang baik.
Baca Juga: Kemenag Usul Biaya Haji 2023 Rp69 Juta, Legislator PKB Tegaskan Tak Boleh Lebih dari Rp55 Juta
“Bahwa pemerintah itu mau mencari cara agar menjadi lebih murah dengan dana abadi BPKH dan lain sebagainya itu ya saya kira bagus untuk menolong jemaah,” kata kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah 56 tahun yang lalu itu.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama mengusulkan pembiayaan haji untuk tahun 1444 H atau 2023 M ini Rp69 juta yang ditanggung jemaah dari total pembiayaan Rp98 juta. Hal ini menyusul kenaikan biaya pelayanan haji yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak tahun lalu.
Baca Juga: Kuota Haji 2023: 221 Ribu Jemaah, Tanpa Pembatasan Usia
Kenaikan itu juga yang membuat Kementerian Agama untuk mengusulkan biaya haji naik. Hal ini dalam rangka menjaga keseimbangan atau proporsi yang rasional dengan mempertimbangkan biaya lainnya, seperti penerbangan, penginapan, living cost, hingga kurs dolar dan real.
“Dengan biaya tinggi maka harus ada rasionalisasi ketika ada suasana normal,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief beberapa waktu lalu.
